Inilah Cara Mengecek Data Kepegawaian di BKN

Bapak/Ibu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang mengajukan Kenaikan Pangkat atau Penyesuaian Ijazah? Ada ingin memantau sejauh mana proses tersebut berlangsung? Berikut admin sampaikan cara mengecek data kepegawaian di BKN.

Paling utama, silahkan siapkan Pulsa Data anda dan pastikan akses jaringan anda dalam keadaan stabil.

1. Buka browser Chrome atau Mozila atau Opera di Android atau laptop
2. Ketikkan alamat https://apps.bkn.go.id/ProfilPns/ (atau klik langsung tautan tersebut)
3. Tunggu sampai tampilan berikut ini 
   
4. Ketik 18 digit NIP baru kemudian klik Next
5. Masukkan kode Captcha yang tampil pada kolom yang tersedia (Kode : er38d hanya contoh, setiap login akan berbeda kodenya)
   
6. Setelah itu Data Kepegawaian Bapak/Ibu akan segera tampil

Jika data Anda tidak sesuai, harap hubungi BKD atau Biro Kepegawaian di Instansi Bapak/Ibu dengan membawa dokumen yang otentik.

Demikian cara mengecek data di BKN, jika informasi ini bermanfaat, silahkan di share.

Read More

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Morowali Utara memiliki Nahkoda yang baru

Sumber : Humas Protokol

Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor Melakukan Pergeseran Dan melantik Pejabat (Eselon 2 Dan 3)Pimpinan Tinggi Pratama Dan Pejabat Administrator Kabupaten morowali Utara. Ini Di Lakukan Sebagai Bentuk Tuntutan Dalam Meningkatkan Kinerja Yang Berorientasi Dalam Mewujudkan Visi Dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. 

Berikut Nama-Nama Pejabat Yang Di Lantik:

1. Jibrail Abdul Kadir S.Sos, M.Si. ( Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik)
2. Drs. Irwan Agustinus (Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Keuangan)
3. Masjudin, SE. (Asisten Administrasi Umum)
4. Drs. Viktor A. Tamehi. (Asisten Administrasi Pemerintahan)
5. Ir. SULZOF Yan Lamandasa. (Kadis Pertanian Dan Ketahanan Pangan)
6. Ir. Musda Guntur MM. (Kepala Dinas perhubungan).
7. Djira K S.Pd, M.Pd. (Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan)
8. Drs. Nimrod Tandi, M.Si. (Kepala Badan penanggulan Bencana)
9. Drs. Andi Parenrengi. (Kadis pemberdayaan Pemerintahan & Desa)
10. Drs. Romelius Sapara. (Kadis Pengendalian Penduduk Dan Keluarga)
11. Royke Tobigo, S.Sos. (Kepala KesbangPol)
12. Atra Towinangku, SH. (Kepala Badan Kepegawaian Daerah)
13. Agung Ponga, ST. MM (Sekertaris PU)
14. Gersom Tandi, ST. M.Eng (Sekretaris BAPPELITBANGDA)
15. Edwan Tampake, SE. (Sekretaris Kesbangpol).

Jabatan Adalah Amanah Yang harus Dapat Di Pertanggungjawabkan Serta Selalu Konsisten Dalam Menunjukan perilaku Sebagai Pemimpin yang Beretika Dan Dapat Menjaga netralitas Aparartur Sipil Negara Sebagai Aparartur Yang Dapat menjamin Tugas-Tugas Kepemerintahan Dengan Baik.

Siapapun Dia (Pejabat) Harus Dapat Senantiasa Menjaga Mempertahankan /Melaksanakan Loyalitas Dan komitmen Yang Tinggi Terhadap Tugas Dan tanggung Jawab Terutama Terhadap Negara Untuk Membangun kabupaten Morowali utara "Kata Bupati Morut". Berkaitan Hal Tersebut Bupati Morowali utara Aptripel Tumimomor Mengharapkan Adanya Kerjasama Yang Baik, Integritas, Loyalitas, dan Komitmen Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Yang Di Berikan.

Setiap Permasalahan Dapat Di Selesaikan Dengan Penuh Rasa tanggung jawab/Berpikir Positif Serta Atau selalu Mengedepankan Kepentingan Msyarakat Di Atas kepentingan pribadi. Oleh Karena Itu, Keberhasilan Dalam Lembaga/OPD Merupakan komitmen Dan tanggung Jawab Moral Yang tinggi Atas Kepercayaan Masyarakat dan Mendorong Cara Kerja yang Inovatif Dan kreatif.

Perlu Kami Informasikan, pergeseran jabatan Eselon 2 Ini Baru yang Kedua Kalinya Sejak Sejak Tahun 2016 Yang Lalu. Dalam Hal ini Akan Di Lakukan Evaluasi Dan kinerja Untuk Dapat Selalu Bersinergi Demi Tuntutan Dalam mencapai Visi-Misi Kabupaten Morowali utara.

"Salam Tepo Asa Aroa"

@HUMAS PROTOKOL MOROWALI UTARA@#$.

Read More

Resmi, Pemerintah Tetapkan Cuti Lebaran Selama 5 Hari

Pemerintah akhirnya menetapkan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1438 H menjadi 5 hari. Awalnya cuti bersama hanya ditetapkan selama 4 hari yakni tanggal 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017 atau pada hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Penetapan tanggal 23 Juni ini secara resmi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama 2017 pada 15 Juni 2017.

Sebelumnya, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) disebutkan, bahwa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438H jatuh pada 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017.

Selain tanggal 23 Juni, dalam Keputusan Presiden teraebut juga ditetapkan bahwa tanggal 26 Desember 2017 sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Tentunya ini merupakan berita bahagia bagi ASN karena penambahan cuti bersama ini sama sekali tidak mengurangi Hak Cuti Tahunan ASN.

Read More

Setelah Divonis, Inilah Surat Ahok Untuk Semua Orang

SURAT PAK AHOK UNTUK KITA SEMUA.

(dari kamarku yang baru di Cipinang, aku menulis surat untuk dibacakan oleh istriku kepada semua yang mencintai dan tak mencintaiku)

Salam Sejahtera

1. Pertama-tama saya ingin menaikan syukur kepada Tuhan, sumber segala kebaikan dan kekuatan, yang sudah memelihara seluruh kehidupan kita bersama sampai saat ini.
2. Saya mohon maaf bila tak dapat menjumpai teman-teman semua seperti yang biasa saya lakukan di balai kota. saya yakin anda semua dapat memahami kondisi saya saat ini yang menjadikan saya tak mungkin untuk bertatap muka dengan anda semua.
3. Dengan berat hati, pada saat yang sama dalam keyakinan yang kuat terhadap istri saya, maka saya memohon kesediaan istri saya untuk membacakan surat ini bagi anda semua. ini pasti amat berat baginya, namun dengan cintanya yang besar pada saya dan juga bagi jakarta, ia pasti akan bersedia menanggung semua ini (i love you vero....)
4. Teman-teman seperjuangan, terima kasih untuk cinta dan dukungan yang sudah kalian tunjukan buat saya. perjuangan kita belum selesai. bahkan justru baru dimulai dengan babak yang baru juga. teruslah menjaga nyala api perjuangan, sekuat apa pun angin yang mencoba untuk memadamkan api itu.
5. Saat ini saya mohon kepada teman-teman semua yang masih ada di sekitar cipinang : pulanglah kepada keluarga kalian. saya akan baik-baik saja di sini. lanjutkan hidup kalian, lanjutkan pekerjaan kalian, lanjutkan perjuangan kita untuk terus membangun jakarta menjadi kota yang lebih baik. dengan begitu, seluruh perjuangan kita tak akan sia-sia.
6. Betapa pun pahit dan berat keputusan yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim pada saya, itu semua saya hormati. saya tetap percaya pada lembaga peradilan dan oleh karena itu maka saya akan terus melanjutkan proses peradilan ini sampai tuntas.
7. Bagi seluruh umat islam yang luka oleh karena ucapan saya, dengan sungguh dan dalam kerendahan saya mohon : bukakanlah pintu maaf yang selebar-lebarnya bagi saya.
8. Bagi saudara-saudara yang tak dapat menerima saya, melalui kesempatan ini saya mohon agar saudara-saudara dapat terus membantu pak jarot yang untuk sementara waktu menggantikan saya sampai nanti gubernur baru dilantik. dukunglah pemerintah yang sekarang dan yang akan datang dengan sepenuh hati. saya punya keyakinan bila kota jakarta ini baik maka kebaikan itu juga akan menjadi kebaikan bagi setiap warga jakarta. persoalan saya biarlah itu ditangani oleh lembaga peradilan yang ada.
9. Bagi seluruh aparat di pemprov dki jakarta, tetaplah bekerja dengan baik dan benar seperti selama ini sudah anda kerjakan. janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor. inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa jakarta bukan soal ahok, tapi soal kita bersama.
10. Akhirnya, terima kasih pada semua pihak yang sudah bekerja sekuat tenaga. Pada lembaga peradilan melalui majelis hakim, jaksa penuntut umum, tim pembela, setiap saksi. terima kasih. buat mas jarot... You are a friend in deed... Selamat jadi gubernur sementara. terima kasih buat semua pendukung... Dua tahun itu sekejap saja.. We shall overcome.. Dan last but not least, buat anak-anakku.. Terima kasih kalian tetap tegar... buat vero.. tak ada kata yang bisa ungkap rasaku yang paling dalam saat ini.. i love you..

Cipinang, 09 mei 2017
Salam Dua Jari
Basuki Tjahaja Purnama (ahok)

Read More

Hati-hati Penipuan Penerimaan PNS

Kasus penipuan pengadaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali terulang. Kali ini, penipuan yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut melibatkan korban ratusan orang. Penipuan tersebut terbongkar ketika seluruh korban berkumpul di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung bulan Januari lalu.

Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghimbau agar warga masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi terkait CPNS yang berasal dari media sosial dan situs yang bukan resmi pemerintah.

Dijelaskan bahwa, seluruh informasi yang berhubungan dengan penerimaan CPNS hanya bersumber dari situs resmi pemerintah, baik melalui www.menpan.go.id maupun www.bkn.go.id. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk ekstra hati-hati dan melakukan cross check dalam menerima informasi terkait penerimaan CPNS tersebut.

“Kejadian ini bukan pertama kali, sebelumnya sudah banyak kasus penipuan seperti ini. Kementerian PANRB sudah mengambil langkah tegas dengan melaporkan puluhan situs bodong yang menginformasikan tentang adanya seleksi penerimaan CPNS ke pihak berwajib. Diharapkan agar seluruh masyarakat ekstra hati-hati dalam menerima informasi terkait CPNS agar tidak menjadi korban penipuan. Lakukan cross check ke kami atau ke instansi pemerintah di daerah," ujar Herman.

Lebih lanjut disampaikan, agar masyarakat waspada dengan modus penipuan yang bermula dari informasi adanya penerimaan CPNS, kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan. "Apabila ada oknum atau siapapun yang menyampaikan informasi ada penerimaan CPNS, kemudian mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan pada kejadian penipuan di Jawa Barat tersebut, korban diminta menyetor uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah dengan imbalan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) palsu.

Ditegaskan oleh Herman bahwa, hingga saat ini pemerintah belum membuka seleksi penerimaan CPNS dari jalur umum. "Kementerian PANRB sampai saat ini masih melakukan pengkajian yang seksama. Bukan hanya mempertimbangkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi, tetapi juga dari sisi kapasitas fiskal negara dan aspek lainnya yang relevan," ujar Herman.

Sejak tahun 2013, seleksi penerimaan CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem perekrutan CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, sehingga pelaksanaan maupun hasil ujiannya tidak mungkin dimanipulasi.

“Dimulai tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya. Saya harap ini dapat dipahami oleh masyaralat, sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tertipu,” pungkas Herman

>>Sumber Resmi Kementerian PAN RB

Read More

MenPANRB : Penyelesaian Tenaga Honorer Dilakukan Secara Tentatif

Dalam waktu dekat, Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur kebijakan manajemen ASN. PP yang akan diterbitkan tersebut merupakan materi untuk menjalankan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (02/02).

Untuk itu disepakati  bersama Komisi II DPR RI bahwa pelaksanaan revisi UU ASN akan menunggu hingga terbitnya PP tersebut, karena akan dilakukan kajian lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Apabila PP tersebut kompatibel dalam implementasi kebijakan manajemen ASN , maka revisi UU ASN tentatif dilakukan.

Menteri Asman menjelaskan bahwa seluruh PP tersebut telah sampai pada tahap finalisasi dan seluruh Kementerian yang terkait dalam PP sudah menandatangani, “Saat ini kami tinggal menunggu pengesahan ataupun tanda tangan dari Presiden RI,“ujar MenPANRB.

Ia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan menerbitkan 11 PP yang berisi aturan kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara. Dalam PP tersebut terdapat materi yang akan mengatur tentang manajemen ASN baik itu untuk aparatur yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun nantinya yang akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rapat kerja kali ini, terdapat sejumlah kebijakan yang menjadi pembahasan utama seperti manajemen kepegawaian nasional, penyelesaian tenaga honorer, serta rencana revisi UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam paparannya, MenPANRB menjelaskan bahwa struktur ASN yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia saat ini, berdasarkan data KemenPANRB per Januari 2017, komposisi ASN di Indonesia masih didominasi oleh Jabatan Fungsional Guru yaitu sebanyak 37,43% , dan Jabatan Fungsional Umum Administrasi sebesar 37,69% dari total 4.475.997 aparatur sipil negara yang masih aktif bekerja baik di instansi pusat maupun daerah.

"Ini berarti ASN Indonesia masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Untuk kebijakan ke depan, tentu kita harus meningkatkan kapasitas ASN yang sudah ada ini untuk memiliki kualitas dan kualifikasi yang menunjang tata kelola pemerintah akuntabel di Indonesia," ujar Menteri Asman.

Menurut MenPANRB, untuk meningkatkan kapasitas ASN maka diperlukan pendidikan pelatihan berkesinambungan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing. "Seluruh ASN harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam sesuai kompetensi setiap tahunnya untuk menjaga kualitas kinerjanya," jelas Menteri Asman. MenPANRB menjelaskan, kedepan pendidikan yang diterima oleh para ASN terutama yang telah berada dalam posisi jabatan tinggi tidak hanya lagi diberikan oleh widyaiswara, namun juga harus diberikan oleh para CEO (Chief Executive Officer) lembaga privat swasta agar dapat meningkatkan wawasan ASN secara global serta untuk meningkatkan standar profesionalisme ASN secara signifikan.

Dalam kesempatan tersebut MenPANRB juga mengingatkan kembali bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian tenaga honorer. Hingga saat ini, pengangkatan PNS masih didominasi ASN yang berasal dari tenaga honorer. Dari total 1,8 juta ASN yang diangkat sebagai PNS selama kurun waktu 2005-2009, 58.8% berasal dari tenaga honorer, sedangkan 42.2% merupakan pelamar umum yang terseleksi sesuai kebutuhan organisasi instansi masing-masing. "Tentu pengangkatan PNS yang berasal dari honorer ini tidak sama dengan pelamar umum, karena pada umumnya tenaga honorer tidak terseleksi melalui pengujian kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk mengisi jabatan yang ada. Tentunya menjadi bukti komitmen pemerintah dalam penyelesaian tenaga honorer yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Menteri Asman menjelaskan bahwa tren belanja gaji pegawai terus mengalami peningkatan dari Rp 351 T ditahun 2010 menjadi Rp 732 T ditahun 2016. Untuk mengatasi belanja pegawai yang telah mengalami peningkatan tiap tahunnya, MenPANRB terus menginisiasi pola baru yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik(SPBE) atau lebih dikenal dengan e-government agar terjadi efisiensi dalam pengelolaan anggaran, sehingga dalam tata kelola pemerintah Indonesia akuntabilitasnya terjamin dan berorientasi hasil.

Menteri PANRB juga menjelaskan bahwa saat ini belanja pensiun PNS/TNI/Polri  pada tahun 2016 telah mencapai Rp 108,58 T . Kenaikan ini cukup signifikan mengingat pada tahun 2010 pemerintah menghabiskan 50,3 T untuk belanja pensiun.  Untuk melakukan penghematan kedepannya , MenPANRB menyatakan bahwa Pemerintah perlu mengkaji skema pensiun dengan sistem yang lebih memberikan manfaat bagi para pensiunan PNS/TNI/Polri seperti program pemberdayaan usaha para pensiunan.

>> Sumber Resmi Kementerian PANRB

Read More

MenPANRB Tetapkan 15 Februari 2017 Sebagai Hari Libur Nasional

Merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang menetapkan hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sebagai Hari Libur Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran No: B/9/M.KT.02/2017 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi para aparatur sipil negara di seluruh Indonesia.

Read More